Bisnis Jasa Tambang Butuh Penguatan Jaminan Usaha

Asosiasi Usaha Jasa Pertambangan Indonesia atau Aspindo meminta pemerinta untuk menguatkan jaminan usaha agar memastikan kelangsungan bisnis pada kontraktor tambang.

Karena, pemegang izin usaha Jasa Pertambangan atau IUJP mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk menggerakan roda perekonomian di Indonesia.

Direktur Eksekutif Aspindo bernama Bambang Tjahjono juga berkata bahwa sekarang ini pemerintah masih belum secara optimal memberikan sorotan kepada sektor usaha jasa lewat regulasi yang berlaku.

Hal itu balik di dalam Undang – Undang atau UU Nomor 4 Tahun 2009 maupun di dalam revisinya yaitu UU Nomor 3 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara.

Padahal, kontraktir tambang punya peran dalam menyerap tenaga kerja, berkontribusi kepada pendapatan negara lewat setoran pajak, hingga mendatangkan investasi.

Dari data Kementrian ESDM, selama 2020 sektor usaha jasa pertambangan sudah memberikan nilai Investasi hingga Rp 70,31 triliun serta besaran penerimaan negara sampai dengan Rp 4,48 triliun,

Lalu penerimaan daerah sebanyak Rp 3,42 triliun. Di kesempatan lain, Presiden Direktur dari PT Universal Support bernama Nadarajah memberikan penjelasan bahwa kontraktor tambang punya peran untuk membuka lapangan kerja mulai dari bidang teknisi tambang, manajemen, operator alat berat, sampai dengan buruh kasar untuk cuci masak.

Menurut beliau, pemerintah memerlukan pemberian jaminan usaha pada sektor jasa yaitu dengan cara menguatkan perlindungan hukum lewat UU maupun turunannya.

Universal Support juga dicatat punya jumlah karyawan hingga ribuan orang. Pemegang IUJP Penanaman Modal Asing tersebut sudah memiliki kontrak joint operation dengan tambang batubara pada Sarolangun serta Batanghari di Jambi dan juga Musi Banyuasin di Sumatera Selatan.

Di tahun lalu, operasi Universal Support pada Batanghari terpaksa harus berhenti dikarenakan kontraknya diputus sepihak oleh 2 pemilik izin usaha pertambangan atau IUP.

Akhirnya, ada sekitar 400 orang pekerja lokal yang menjadi pengangguran. Dari kasus ini, Humas Ditjen Minerba Kementrian ESDM bernama Sony Heru pun memberikan ungkapan bahwa pihaknya mengaku tak bisa ikut campur dalam menangani konflik pemutusan kerja sama di antara pemilik tambang dan juga kontraktor karena hal ini menyangkut urusan bisnis.